Bogor.mediasaber.com. Beredarnya video pidato Bupati Bogor Rudi Susmanto tentang keamanan, ketertiban, dan kemakmuran, namun hal tersebut akan kehilangan makna ketika negara sendiri belum mampu menunaikan kewajiban dasarnya, Seruan ketertiban yang digaungkan pejabat daerah kini dipertanyakan relevansinya, menyusul mencuatnya persoalan kas daerah kosong dan keterlambatan pembayaran proyek yang telah jatuh tempo.
Ketua DPC AWPI Kabupaten Bogor Diana Papilaya, menyebut kondisi tersebut sebagai ironi kebijakan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial bila terus dibiarkan.
Beredarnya video seruan lantang Bupati Bogor Rudi Susmanto yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, menggema penuh semangat mengajak seluruh kader menjaga keamanan, ketentraman, dan kerukunan sesama anak bangsa, termasuk kalimat heroik tentang Bogor yang “aman, adil, dan makmur”.
Namun, di balik panggung retorika kebangsaan itu, realitas birokrasi justru sedang tersandung masalah yang jauh dari kata aman dan nyaman: kas daerah kosong, sementara kewajiban pembayaran proyek pemerintah daerah telah jatuh tempo.
Kondisi ini mendapat sorotan keras dari Ketua DPC.AWPI Kabupaten Bogor, yang pada Sabtu (10/1/2026) melontarkan kritik pedas bernada santer terhadap situasi tersebut.
“Pidato boleh merdeka, yel-yel boleh Pancasila tiga kali, tapi kontraktor yang menunggu pembayaran itu tidak bisa hidup dari slogan,” ujar Diana Papilaya tajam.
Diana Papilaya menilai, ajakan menjaga keamanan dan ketertiban akan terdengar ironis bila negara, dalam hal ini pemerintah daerah, justru abai terhadap kewajiban dasarnya kepada rakyat dan mitra kerjanya sendiri.
“Keamanan itu bukan hanya soal barisan ormas rapi dan seruan ketertiban. Keamanan juga soal kepastian hukum, kepastian bayar, dan kepastian bahwa negara tidak ingkar janji,” katanya.
Ia secara khusus menyinggung posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, yang saat ini disebut tengah berjibaku menghadapi fenomena keterlambatan pembayaran proyek karena kas daerah yang kosong.
“Sekda sibuk memadamkan api kas kosong, sementara di atas panggung kita disuguhi narasi Bogor yang adil dan makmur. Ini seperti mengatakan kapal aman, padahal ruang mesinnya sudah kemasukan air,” sindir DianaPapilaya.
Menurut Diana Papilaya apabila situasi ini terus dibiarkan, maka jargon keamanan dan kemakmuran berpotensi berubah menjadi sekadar kosmetik politik yang tidak menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kontraktor kecil menjerit, pekerja harian tak digaji, dan proyek mangkrak karena negara telat bayar, itu justru menciptakan keresahan sosial. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang dijaga keamanannya?” tegasnya.
Ketua DPC.AWPI Kabupaten Bogor Bersatu mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan kondisi keuangan daerah, termasuk penyebab kas kosong dan langkah konkret penyelesaiannya, agar publik tidak terus disuguhi kontras antara pidato optimisme dan realitas administratif.
“Bogor yang aman dan makmur tidak lahir dari instruksi, tapi dari tanggung jawab. Bukan dari mikrofon, melainkan dari komitmen yang dibayar lunas,” pungkas Diana Papilaya selaku Ketua AWPI, ucapnya.
Reporter : YJ
