Bogor.mediasaber.com. Polemik terkait kondisi videotron yang berada di depan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang mengalami kerusakan kini semakin menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah tegas maupun penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai penyebab kerusakan videotron tersebut, termasuk soal penggunaan anggaran dan tanggung jawab pihak pelaksana.(2/7/26).
Sejumlah kalangan menilai, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor diduga terkesan melindungi Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait persoalan tersebut. Dugaan itu muncul lantaran belum adanya tindakan evaluasi ataupun klarifikasi resmi yang disampaikan kepada masyarakat, meskipun persoalan videotron rusak tersebut telah menjadi perhatian publik.
Pasalnya awak media telah menghubungi Ajat Rochmat Jatnika Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor melalui pesan WhatsApp namun di balas dengan mengirimkan nomor WhatsApp Ari selaku Kepala ULP, namun nomor yang diberikan Sekda tersebut tidak aktif.
Menurut informasi yang beredar, videotron tersebut sebelumnya merupakan bagian dari pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah dengan nilai yang tidak sedikit. Namun dalam perjalanannya, fasilitas itu dikabarkan sudah lama mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
Aktivis dan sejumlah elemen masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Bogor bersikap transparan dan terbuka terkait persoalan tersebut. Mereka juga mendesak agar Inspektorat maupun aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran guna memastikan tidak adanya indikasi kelalaian maupun penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pemeliharaan videotron itu.
“Jangan sampai ada kesan saling melindungi di internal Pemerintah Daerah. Jika memang ada kerusakan, harus dijelaskan apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Bogor.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya yang menyangkut fasilitas publik dengan anggaran besar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekda Kabupaten Bogor maupun Kepala ULP terkait dugaan tersebut dan kondisi videotron yang mengalami kerusakan.
(Edy.S)
