Bogor.mediasaber.com. Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor mengangkat satu pertanyaan mendesak: apakah penegakan hukum kali ini akan menyentuh sampai ke akar, atau hanya berhenti di permukaan?
Dua instansi kunci — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Pendapatan Daerah — digeledah. Di sinilah aliran uang dan pengambilan keputusan berpusat. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GMPB) melihat ini bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan titik uji keberanian penegak hukum.
“Kami mendukung penuh langkah ini. Tapi dukungan kami bukan berarti kami tutup mata,” kata Ketua GMPB, M. Ikbal, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia mengingatkan risiko yang kerap terjadi: ketika kasus bergulir, yang tampil ke permukaan hanyalah pelaksana di lapangan. Sementara mereka yang mengatur arah kebijakan, yang memberi perintah, yang menerima keuntungan terbesar — tetap tersembunyi di balik dokumen dan jabatan.
“Jangan biarkan ini terjadi lagi. Telusuri jejak keputusan, ikuti aliran dana, cari siapa yang sebenarnya diuntungkan. Jika ada aktor intelektual yang mengatur dari balik layar, dia juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.
GMPB meminta KPK menolak segala bentuk intervensi, tekanan, atau upaya pelunasan perkara. “Main mata dengan kebenaran adalah pengkhianatan. Siapa pun yang terlibat, apa pun kedudukannya, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang dilindungi,” ujar Ikbal.
Gerakan ini akan terus memantau perkembangan perkara. “Kami tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya. Kabupaten Bogor bukan milik segelintir orang. Uang rakyat bukan untuk dibagi-bagi,” pungkasnya.
(Tim/Red)
